Skip to content
dinar

Skema Ponzi Penyedia Jasa Umrah dan Haji: Modus Operandi serta Respon Publik

Skema Ponzi, diambil dari nama seorang penipu di tahun 1920-an, Charles Ponzi, adalah sebuah skema bisnis di mana investor awal dibayar dengan dana yang diberikan oleh investor berikutnya. Dalam skema Ponzi, klaim investasi yang menjadi dasar adalah palsu. Atau aset fisik maupun investasi keuangan yang ada sangat sedikit, jika memang ada. Dikarenakan jumlah total investor terus bertumbuh sementara pasokan calon investor baru menurun drastis, tidak tersedia cukup dana untuk membayar return yang dijanjikan atau bahkan untuk mengembalikan uang investor yang ingin mengambil kembali uangnya. Skema Ponzi lantas menjadi gelembung yang pecah, ketika penipu tidak bisa memenuhi jumlah pembayaran yang diperlukan. Dalam banyak kasus, pelaku telah menghabiskan uang investasi pada pengeluaran pribadi, depleting funds maupun mempercepat meletusnya gelembung skema ponzi yang ia jalankan.

Salah satu yang cukup terkenal adalah skema ponzi yang dijalankan Bernard Madoff. Dalam kurun waktu beberapa dekade, investor Madoff menerima annual return yang konsisten dan stabil. Investor bahkan mendapatkan account statements dan dokumentasi lainnya yang diberikan kepada investor untuk meyakinkan mereka bahwa uang mereka telah ditempatkan di investasi yang sesungguhnya. Investasi ini pun tampaknya masuk akal, terutama bagi mereka yang menerima pembayaran. Namun dalam kenyataannya, tidak ada investasi aktual bahkan tidak ada return yang aktual. Madoff membayar kembali investor awal dengan uang yang diberikan investor baru.

Pada tahun 2008, karena ekonomi global mulai menurun, sejumlah besar investor Madoff membutuhkan uang dan mulai menarik kembali investasi tunai mereka. Saat itulah skema Ponzi Madoff meletus – Ia tidak punya cukup uang untuk membayar kembali investornya dan aliran uang investor baru tentu sulit didapatkan dalam kondisi kelesuan ekonomi.

Bagaimana dengan di Indonesia? Skema ponzi rupanya banyak diadopsi biro penyedia jasa perjalanan haji dan umrah. Skema ponzi ini dikemas dalam skema Multi Level Marketing (MLM). Berdasarkan berita dalam media hajiumrahnews, Skema Ponzi ini diduga dilakukan oleh First Travel dan beberapa travel lain yang menjual harga paket umrah murah di bawah Rp 15 juta[1]. Harga tersebut sangat tidak rasional mengingat harga komponen biaya umrah jauh di atas harga paket tersebut.

Untuk biaya penerbangan pulang pergi (PP) saja, jika menggunakan maskapai kelas medium saat ini sekitar US$ 900 atau kisaran Rp 12 juta. Belum jika ditambah dengan biaya hotel dan transportasi di Arab Saudi. Sebab itu, wajar jika kemudian muncul dugaan operasional biro travel tersebut tidak mengandalkan pada keuntungan dari harga paket yang dijual. Melainkan, dari uang yang masuk dari calon jamaah baru.

Media hajiumrahnews juga mengutip data Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, yang menyebutkan bahwasannya sejak Desember 2015 hingga Maret 2016 setidaknya terdapat 10.772 calon jamaah umrah yang menjadi korban dari travel-travel umrah yang menawarkan harga sangat murah ini. Meskipun telah dibayar lunas, travel tersebut tidak juga memberangkatkan jamaah sesuai janjinya.

Penulis bertujuan memberikan gambaran mengenai contoh skema ponzi dalam penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh dengan sistem MLM. Tidak hanya itu, penulis juga hendak menyajikan paparan mengenai bagaimana respon yang diberiken pemerintah berkaitan dengan maraknya penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah melalui skema ponzi. Hal ini menjadi penting, sebab skema ponzi tak lain merupakan bom waktu yang di satu titik akan merugikan sekian banyak pengguna jasa.

Contoh Modus Skema Ponzi

Kali ini akan dijabarkan contoh skema Ponzi dalam skema Haji dan Umrah dengan sistem MLM yang dijalankan oleh PT Arminareka Perdana. Kasus skema Ponzi yang dijalankan oleh PT Arminareka Perdana ini merupakan hasil analisis yang menjadi bahan penelitian Syariah Corner P2EB FEB UGM dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI[2].

tabel-1

Dalam penelitian tersebut diungkapkan, bahwa pada PT Arminareka Perdana, calon jamaah haji plus melakukan pendaftaran serta membayar uang muka sesuai dengan program yang ingin diikutinya. Setelah mendaftar dan melakukan pembayaran uang muka, calon jamaah memiliki dua opsi. Yang pertama jamaah harus melunasi jumlah biaya yang kurang dari total program yang diambil dengan mencicil dengan ketentuan tertentu. Atau, jamaah dapat mengambil opsi yang kedua yakni menggunakan hak usaha yang diberikan oleh PT Arminareka untuk mencari referensi untuk mendapat fee.

tabel-2
Skema referensi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2 memberikan kemudahan bagi agen travel untuk mendapatkan calon jamaah, karena secara tidak langsung pemasaran akan dilakukan sendiri oleh calon jamaah yang sebelumnya telah mendaftar. Dengan kata lain pelanggan akan menjadi perpanjangan tangan bagi agen travel tersebut. Walaupun bonus diberikan kepada jamaah yang mereferensikan calon jamaah yang lainnya, agen travel masih memperoleh keuntungan dari pendapatan yang diterima dari pendaftaran calon jamaah lainnya.Tabel 2 Komisi pada skema MLM Haji Plus dan Umrah PT Arminareka Perdana

Dalam penelitian tersebut, dibuatlah simulasi dengan mengambil contoh ada 1 calon jamaah haji plus yang mereferensikan 21 calon jamaah haji plus yang lainnya, serta  1 calon jamaah umrah mereferensikan 8 calon jamaah baru yang lainnya. Calon jamaah haji plus tersebut akan mendapatkan total bonus sebesar Rp67.500.000,00. Jika ditambahkan dengan uang uang muka yang telah dibayarkannya sebesar Rp5.000.000,00 (lihat Tabel 1), maka ia dapat melaksanakan haji plus dengan total biaya Rp72.500.000,00. Sedangkan untuk calon jamaah umrah di atas akan mendapatkan bonus sebesar Rp 16.500.000,00. Jika ditambahkan uang muka sebesar Rp 3.500.000,00 (lihat Tabel 1), maka jamaah tersebut akan dapat berangkat umrah dengan biaya Rp 20.000.000,00.

tabel-3
Maka, perhitungan dana yang berhasil dihimpun oleh agen travel, yakni sejumlah total uang muka dikurangi dengan biaya penyelenggaraan haji plus serta umrah, dapat dilihat pada Tabel 3. Dari perhitungan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan awal bahwa untuk memberangkatkan 1 jamaah haji plus dengan sistem fee referral (jamaah haji ini hanya membayar sebesar uang muka saja) jamaah tersebut harus memperoleh referal sebanyak 21 calon jamaah baru lainnya. Sedangkan pada skema umrah sebanyak 8 calon jamaah baru lainnya.Tabel 3 Perhitungan dana yang dihimpun oleh agen

Di sini kemudian masalah timbul. Jika ada 500 jamaah haji yang harus diberangkatkan, maka masing-masing jamaah harus memiliki 21 calon jamaah hasil referensi mereka. Sehingga total calon jamaah baru yang terdaftar berjumlah 11000 jamaah[3]. Travel agent tersebut seakan-akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 18.650.000.000,00 dari penyelengaraan haji plus.

Berikutnya, jika ada 500 jamaah umrah yang harus diberangkatkan, maka masing-masing jamaah harus memiliki 8 calon jamaah hasil referensi mereka sehingga total calon jamaah yang terdaftar berjumlah 4500 jamaah[4]. Travel agent tersebut seakan-akan memperoleh pendapatan sebesar Rp5.750.000.000,00 dari penyelenggaraan umrah.

Perhitungan inilah yang lantas membuat Taufikur Rahman et al. selaku peneliti menarik satu kesimpulan bahwasannya skema referensi ini mirip dengan skema ponzi. Yaitu dengan cara mengumpulkan uang dari investor baru (calon jamaah baru) untuk diberikan sebagai return investor lama (komisi kepada jamaah yang lama untuk menutup biaya penyelenggaraan haji plus maupun umrah).

Respon Pemerintah dan LSM Terkait

Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jaya menyebut bahwa kian ketatnya persaingan antar biro perjalanan didasari oleh bisnis perjalanan ibadah umrah yang semakin menguntungkan. Akibatnya, tidak sedikit biro perjalanan yang lantas berkreasi menawarkan berbagai produk perjalanan ibadah umrah dengan biaya yang murah. Di antaranya melalui sistem MLM yang dalam praktiknya ditengarai menerapkan skema ponzi.

Menyikapi hal tersebut, DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. DSN MUI menyatakan bahwa PLBS Jasa Perjalanan Umrah—di masyarakat lebih dikenal dengan MLM umroh—diperbolehkan dengan mengikuti akad-akad dan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Menariknya, sebagaimana dilansir pula oleh situs resmi JPMI DKI Jaya, pada tahun yang sama, MUI mencabut dua sertifikat halal biro perjalanan umrah. Sebelumnya MUI memberikan sertifikat halal kepada dua biro perjalanan umrah yang menggunakan sistem MLM.

Dikutip dari hajiumrahnews, empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah menolak permohonan keanggotaan yang diajukn First Travel, oleh karena kecurigaan atas paket murah yang ditawarkan akan mengarah pada skema ponzi. Berikut kutipan lengkapnya:

“Biro penyelenggara umrah First Travel ditolak masuk menjadi anggota oleh empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah karena tidak mau terbuka soal paket umrah murah yang mereka tawarkan…Empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang ada di Indonesia saat ini adalah Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound  Indonesia (Asphurindo), dan Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).”

Berbagai modus penerapan skema ponzi dalam bisnis penyelenggara perjalanan haji dan umrah inilah yang kemudian membuat beberapa pihak mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. Inisiasi telah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui pertemuan dengan OJK untuk memulai identifikasi biro perjalanan haji maupun umrah yang mengumpulkan uang dari calon jamaah namun menunda keberangkatan.

Masuknya OJK dalam bisnis penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah ini dirasa cukup relevan oleh karena adanya pengumpulan dana masyarakat. Perlu untuk diketahui bahwa pengumpulan dana masyarakat ini seharusnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang telah mengantongi izin dari OJK.

 

Footnotes:

[1] Akhmad, Nurdian. 24 Maret 2016. Skema Ponzi di Bisnis Umrah Harus Dilarang. Diakses pada 8 Juni 2016 melalui http://hajiumrahnews.com/2016/03/24/skema-ponzi-di-bisnis-umrah-harus-dilarang/

[2] Penelitian ini dilaksanakan sekitar tahun 2013, hasl penelitian yang lebih lengkap dapat dibaca di http://sharia.feb.ugm.ac.id/index.php/blog-artikel/penelitian/73-analisis-produk-multi-level-marketing-haji-umrah

[3] Jumlah jamaah yang berangkat 500 jamaah ditambah dengan total referal mereka yakni 21 orang dikali 500 jamaah.

[4] Jumlah jamaah yang berangkat 500 jamaah ditambah dengan total referal mereka yakni 8 orang dikali 500 jamaah.

Lucky mustard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*